Jasa Urus AMDAL

-
Dasar Hukum
1. Undang-Undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Definisi
AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Syarat
1. PROSEDUR DAN CARA MENGURUS PERIJINAN UKL/UPL:
 Identitas Pamrakarsa
 Rencana Usaha dan Kegiatan
 Dampak Lingkungan Yang Akan Terjadi
 Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 Tanda tangan dan Cap
2. PERSYARATAN UNTUK MELENGKAPI UKL/UPL
 Foto copy Ktp pemohon
 Foto copy PBB tahun terakhir
 Foto copy Bukti kepemilikan tanah
 Foto copy Akte pendirian perusahaan
 Foto copy NPWP\
 Surat Rekomendasi AMDAL/UKL/UPL dari Dinas Terkait
 Dokumen AMDAL /UKL/UPL
 Foto copy Ijin Lokasi
 Foto copy IPR
 Foto copy Site Line
3. PROSES PENYUSUNAN AMDAL TERDIRI DARI:
 Dokumen Kerangka Acuan (KA)
 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
 Dokumen Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup (RKL)
 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
4. PROSEDUR dan CARA UNTUK PENYUSUNAN PERIJINAN AMDAL;
 Proses Penapisan (screening) wajib AMDAL
 Proses Pengumuman lingkungan dan Konsultasi masyarakat
 Penyusunan dan Penilaian KA-ANDAL (scoping)
 Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Untuk Info Lebih lanjut seputar Pengurusan UKL/UPL-SPPL-AMDAL ATAU Dokumen Legal Lainnya, silahkan menghubungi:
Tlp            : +62 21 2232 3693
Whatsapp : +62 81286254748
Email        : expatriatexpert@gmail.com
Facebook  : Expatriat Expert
Instagram  : Expatriat Expert
Website    : https://expatriatexpert.blogspot.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jasa Pengurusan KITAS, KITAP dan Naturalisasi

-
Gambar
KITAS  Ada 3 Macam : 1. KITAS PEKERJA, Persyaratannya : RPTKA (Jabatan,Lama,Waktu,Tinggal,dll) IMTA (Izin Memeperkerjakan Orang Asing) TELEX VISA Dari KBRI Ke Singapura Dan Sebaliknya KITAS Baru MERP Dari Imigrasi STM (Surat Tanda Melapor),SKJ/POLDA SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)/Domisili 2. KITAS PENGIKUT (Istri & Anak), Persyaratannya : TELEX VISA KBRI KITAS STM (Surat Tanda Melapor) SKTT (Surat Tanda Keterangan Tempat Tinggal) 3. KITAS LANSIA, Persyaratannya :  TELEX VISA KBRI STM (Surat Tanda Melapor) SKTT (Surat Tanda Keterangan Tempat Tinggal ) KITAP (KARTU IZIN TINGGAL TETAP) Kitap Bisa Diperoleh setelah orang asing tersebut tinggal selama 5 tahun di Indonesia ,  Persyaratannya : Rekomendasi Imigrasi ke Kanwil Rekomendasi Kanwil ke Direktorat Imigrasi Rekomendasi Direktorat ke Kanwil dan Imigrasi Foto KITAP STM (Surat Tanda Melapor) SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)/Domisili NATURALISASI Pindah Kewarga...
Baca selengkapnya

Importers Manufacturers (IP) Non-B3 Waste - Plastic

-
Importers Manufacturers (IP) Non-B3 Waste - Plastic Legal basis 1. Regulation of the Minister of Trade 39 / M-DAG / PER / 9/2009 PROVISION Import Non-Hazardous and Toxic (Non B3) 2. Regulation of the Minister of Trade 54 / M-DAG / PER / 10/2009 Import General PROVISIONS Documents Must Be Prepared New Arrangements: 1. TIN 2. TDP 3. RECs. KLH - Non-B3 Waste 4. NIK 5. API-P (OPTION 1) 6. IUI (Choice of 2) 7. TDI (OPTION 2) 8. IUI - PMA (OPTION 2) 9. Expansion License (OPTION 2) 10. IUT - BKPM (OPTION 2) 11. RECs. IAK - Non-B3 Waste (OPTION 3) 12. RECs. ILMTA - Non-B3 Waste (Pilihan3) 13. RECs. BIM - Non-B3 Waste (OPTION 3) 14. RECs. Director General of Agro - Non-B3 Waste (OPTION 3) Extension: 1. TIN 2. TDP 3. RECs. KLH - Non-B3 Waste 4. NIK 5. API-P (OPTION 1) 6. IUI (Choice of 2) 7. TDI (OPTION 2) 8. IUI - PMA (OPTION 2) 9. Expansion License (OPTION 2) 10. IUT - BKPM (OPTION 2) 11. RECs. IAK - Non-B3 Waste (OPTION 3...
Baca selengkapnya

NATURALISASI WNA KE WNI

-
. NATURALISASI WNA KE WNI Jasa urus pernikahan Warga Negara Asing yang ingin menikah dengan warga Negara Indonesia (pernikahan dilakukan di Indonesia). 1. Ketentuan Umum · Berusia 18 tahun ke atas · Memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap. · Telah tinggal dan menetap di Indonesia sekurang kurangnya 5 tahun berturut turut. · Bias berbahasa Indonesia / bersedia belajar bahasa Indonesia · Sehat jasmani rohani. · Tida ada catatan criminal · Mengakui pancasila dan undang-undang dasar 1945 · Membayar biaya-biaya administrasi yang ada. · Memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan. · Mengajukan permohonan menjadi warga Negara Indonesia ke Prieiden melalui KemenKum dan Ham Republik Indonesia. 2. Syarat document yang diperlukan · Surat permohonan sponsor. · Surat pernyataan dan jaminan tentang keberadaan orang asing. · Identitas diri sponsor · Copy TA 01 dari kemenakertrans. · Rptka dari kemenakertrans. · CV (Curriculum vitae) · Surat keterangan domis...
Baca selengkapnya