Expatriat Expert

Legal basis Copyright Law No. 19 Year 2002, the Patent Law No. 14 Trademark registration requirements: - Etiquette Brand (Logo) 3 × 3: 25 sheets and a 9 × 9 = 25 colored sheets. - Copy of the Applicant (if private) - Copy of Articles of Incorporation legalized Notary and Justice SK - Copy TIN, Domicile, SIUP, TDP Company. - Identity Card Company Director - Power of attorney. - Statement letter. Copyright registration requirements: - Examples of copyrighted works. - Copy of the creator and the applicant - Other documents prepared o / LKHI. - Power of attorney - Registration is required for karya2 COPYRIGHT art, literature karya2. For further info regarding Handling Trademarks & Copyrights OR Other Legal Documents, please contact

Visa Schengen (Eropa) Untuk anda yang ingin berpergian ke negara Eropa saya juga mengurus visa Eropa. Berikut prosedurnya: List dokumen yang harus dilengkapi: • Paspor • Foto 3,5 x 4,5 sebanyak 2 lembar • Travel Insurance / Asuransi Perjalanan • Print-out tiket (jangan issued dulu) • Reservasi hotel / Bookingan hotel • Surat Sponsor • Surat Keterangan Bekerja (bila bekerja) • Fotocopy Kartu Keluarga • Fotocopy Kartu Pelajar (jika masih bersekolah) • Fotocopy KTP • Fotocopy Akta Nikah • Bukti Keuangan (rek. koran / fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir) silahkan hubungi Kontak kami:

Handling Permit For Class Budget Hotel Requirements New 1. Apply to the Department of Tourism 2. Copy and IPB IMB (building in accordance with the designation). 3. Evidence of the use of the place. 4. The land certificate (for business accommodation). 5. Advise Planning and Plan hotel room. 6. Copy Act Disorders (mentioning). 7. Copy of Taxpayer Identification Number (TIN). 8. The company domicile certificate from the local village chief and sub-district. 9. Copy of ID card applicants. Re-registration 1. Apply to the Department of Tourism 2. Copy of business permit to be re-registered. 3. Copy Act Disorders (mentioning). 4. Hotel and Restaurant Tax 3 (three) months. 5. United Nations (especially for business accommodation). 6. Copy of responsibility. immediately contact us

Handling Trademarks & Copyrights Legal basis Copyright Law No. 19 Year 2002, the Patent Law No. 14 Trademark registration requirements: - Etiquette Brand (Logo) 3 × 3: 25 sheets and a 9 × 9 = 25 colored sheets. - Copy of the Applicant (if private) - Copy of Articles of Incorporation certified Notary and Justice SK - Copy TIN, Domicile, SIUP, TDP Company. - Iden tity Card Company Director - Power of attorney. - Statement letter. Copyright registration requirements: - Sample Results copyrighted work. - Copy of the Creator and the applicant - Other documents prepared o / LKHI. - Power of attorney - Registration is required for review COPYRIGHTwork of art, literature. To review more info about Handling Trademarks & Copyrights OR Other Legal Documents, please contact us

Importers Manufacturers (IP) Non-B3 Waste - Plastic Legal basis 1. Regulation of the Minister of Trade 39 / M-DAG / PER / 9/2009 PROVISION Import Non-Hazardous and Toxic (Non B3) 2. Regulation of the Minister of Trade 54 / M-DAG / PER / 10/2009 Import General PROVISIONS Documents Must Be Prepared New Arrangements: 1. TIN 2. TDP 3. RECs. KLH - Non-B3 Waste 4. NIK 5. API-P (OPTION 1) 6. IUI (Choice of 2) 7. TDI (OPTION 2) 8. IUI - PMA (OPTION 2) 9. Expansion License (OPTION 2) 10. IUT - BKPM (OPTION 2) 11. RECs. IAK - Non-B3 Waste (OPTION 3) 12. RECs. ILMTA - Non-B3 Waste (Pilihan3) 13. RECs. BIM - Non-B3 Waste (OPTION 3) 14. RECs. Director General of Agro - Non-B3 Waste (OPTION 3) Extension: 1. TIN 2. TDP 3. RECs. KLH - Non-B3 Waste 4. NIK 5. API-P (OPTION 1) 6. IUI (Choice of 2) 7. TDI (OPTION 2) 8. IUI - PMA (OPTION 2) 9. Expansion License (OPTION 2) 10. IUT - BKPM (OPTION 2) 11. RECs. IAK - Non-B3 Waste (OPTION 3...

KITAS PENSIUN / KITAS LANSIA KITAS PENSIUN / LANSIA PERSYARATAN MENGAJUKAN VISA PENSIUN DI INDONESIA 1. Pemohon telah berusia Minimal 55 tahun ke atas 2. Copy Pasport ( Min masa berlaku 18 Bln ) 3. Foto Baground Merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 Lembar 4. Daftar Riwayat hidup ( CV / Curiculum Vitae ) 5. Pernyataan dari Yayasan Dana Pensiun atau Bank dari negara asal (atau Indonesia) dana yang tersedia, minimal US $ 1.500 per bulan, untuk memberikan pemohon biaya hidup selama tinggal diusulkan di Indonesia . 6. Asuransi jiwa 7. Pernyataan akomodasi tinggal di Indonesia. Minimum biaya US $ 35.000 jika dibeli rumah / apartemen atau, dengan biaya sewa minimum US $ 500/month di Jakarta, Bandung, dan Bali; US $ 300/month untuk kota-kota lain di Pulau Jawa, Batam, dan Medan, dan kota-kota lain minimum US $ 200/month) di kawasan wisata. 8. Pernyataan untuk mempekerjakan pembantu dari WNI Selama tinggal di Indonesia, 9. Surat Sponsor surat dari agen perjalanan yang d...

Jasa pengurusan IMTA (menggunakan tenaga kerja asing) Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatanya. IMTA berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Prosedur pengajuan IMTA diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Peng endalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM. Pasal 59 ayat 3 Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, dengan dilengkapi persyaratan : Rekaman perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan Bukti pembayaran Dana kompensasi penggunaan TKA dari bank yang ditunjuk oleh Menakertrans Rekam...

Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as BPOM is a government institution in Indonesia that is responsible for overseeing the distribution of drugs and food in Indonesia. The task and authority of BPOM RI is greater than the Center for Supervision of Drugs and Food (BBPOM), because the scope of supervision of drugs and food throughout Indonesia. While BBPOM its scope only oversees the region. Food and Drug Administration Agency (BPOM) has the duty of melakasanakan g overnment tasks in the field of supervision of drugs and food in accordance with the provisions of applicable legislation. The Food and Drug Administration has the following functions: 1. Assessment and formulation of national policies in the field of drug and food supervision. 2. Implementation and certain policies in the field of drug and food supervision. 3. Coordination of functional activities in carrying out BPOM duties 4. Monitoring the provision of guidance and coaching on the activities o...

Handling Permit Foreign Workers conditions: A. For the Company: 1. Articles of Association 2. TIN, SIUP, TDP 3. Sk Justice 4. Letterhead stamped + Signature 5. The Constitution / 07 6. Photo ID Director / Escort Foreign Workers B. Foreigners 1. Copy passport Stranger (The Concerned) 2. Curriculum Vitae 3. Photo 4x6: 2 Sheets (Red Background) 4. Skills Diploma Type Of Service 1. RPTKA (Plan for Utilization of Foreign Workers) 2. IMTa / 01 3. Visa (Visa Cabel / Telex) 4. Kitas (Limited Stay Permit Card / Identity Card) 5. STM (Report certificate) 6. SKLD (Certificate Report Yourself) & Skj (Certificate Path) 7. Work Permit (Permit Use of Foreign Workers) Immediately contact us at:

Expatriates who are Entitled to Obtain a Limited Stay Permit (KITAS) Based on article 23 Minister of Law and Human Rights Regulation number 27 of 2014 on Technical Procedures For Granting, Extension, Refusal, Cancellation and Termination of to a Visit Stay Permit, Limited Stay Permit, and Permanent Stay Permit and Exclusion of Liability of Holding a Stay Permit, a limited stay permit (izin tinggal terbatas/KITAS) for an expatriate can be granted to: 1. foreigners who entered into the Indonesian Territory with a Limited Stay Visa; 2. children born in Indonesia Region at the moment of birth the father and/or mother hold a Limited Stay Permit (KITAS); 3. foreigners which were given transfer of status from Visit Stay Permit; 4. captain, crew, or foreign experts on board a ship, floating equipment, or installations that operate in the territorial waters and the Indonesian jurisdiction in accordance with the provisions of legislation; 5. foreigners who are legally married to ...

Perusahaan Perseorangan Atau Usaha Dagang (UD) , merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang, yang di maksud dalam pengusaha disini adalah orang yang memiliki perusahaan. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang, Namun dalam praktek usahanya di masyarakat telah diakui keberadaannya. Perbedaan Usaha Dagang (UD) Perseroan Terbatas (PT) Kepemilikan Perseorangan Minimal 2 orang pendiri/pemegang saham Status Badan Hukum Bukan Badan Hukum Badan Hukum Tanggung Jawab Tidak terbatas, hingga ke harta pribadi Terbatas, sebatas modal yang disetor/sebatas saham yang dimiliki Fungsi pemilik dan pengurus Pemilik, umumnya sekaligus sebagai pihak yang mengurus jalannya usaha Ada pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi Modal minimum Tidak ditentukan Tidak ditentu...

Urus Ijin Usaha Industri Dasar Hukum 1) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Definisi Izin usaha Industri dibutuhkan untuk pengusaha menengak kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri seperti percetakan logam atau pembuatan velg mobil. Izin usaha industri wajib dimiliki oleh usaha yang memiliki modal sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Kita dapat mengajukan izin usaha industri di Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat I Provinsi atau BKPM bila sudah mencapai tingkat nasional. Syar...

SIUP MB Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009, Pasal 19, 23 (1, 4, 9), 34, 35, 38, 39, dan 40. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu. 4. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 19 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2010. Definisi Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. Siup dibagi menjadi 3 macam :  Siup Kecil, SIUP Kecil wajib dimiliki o...

Importir Produsen (IP) Limbah Non B3 - Plastik Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/9/2009 Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) 2. Peraturan Menteri Perdagangan 54/M-DAG/PER/10/2009 Ketentuan Umum di Bidang Impor Dokumen Yang Harus Dipersiapkan Pengurusan Baru : 1. NPWP 2. TDP 3. Rek. KLH - Limbah Non B3 4. NIK 5. API-P (Pilihan 1) 6. IUI (Pilhan 2) 7. TDI (Pilihan 2) 8. IUI – PMA (Pilihan 2) 9. Izin Perluasan (Pilihan 2) 10. IUT – BKPM (Pilihan 2) 11. Rek. IAK - Limbah Non B3 (Pilihan 3) 12. Rek. ILMTA - Limbah Non B3 (Pilihan3) 13. Rek. BIM - Limbah Non B3 (Pilihan 3) 14. Rek. Dirjen Industri Agro - Limbah Non B3 (Pilihan 3) Perpanjangan : 1. NPWP 2. TDP 3. Rek. KLH - Limbah Non B3 4. NIK 5. API-P (Pilihan 1) 6. IUI (Pilhan 2) 7. TDI (Pilihan 2) 8. IUI – PMA (Pilihan 2) 9. Izin Perluasan (Pilihan 2) 10. IUT – BKPM (Pilihan 2) 11. Rek. IAK - Limbah Non B3 (Pilihan 3) 12...

PENDIRIAN YAYASAN, SEKOLAHAN, KURSUS Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota ( tidak adanya pemegang saham) yang dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan,tetapi lebih menekankan usahanya pada untuk tujuan social, keagamaan , maupun kemanusiaan. Modal yayasan diperoleh dari sumbangan, waqaf, hibah atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki berbagai macam bentuk salah satunya adalah yayasan pendidikan. Dalam mendirikan yayasan pendidikan, pada umumnya sama dengan mendirikan yayasan pada bidang lain. Maka dari itu karena terbitnya perundnagna-undangan yang mengharuskan yayasan pendidikan berbadan hukum dan terdaftar inilah yang perlu diperhatikan dalam proses pendirian yayasan pendidikan it sendiri. Karena, tidak adanya akta pendirian pada yayasan pendidikan berdampak pada tidak akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah atau yang kita sering sebut dengan BOS. Maka, dari itu perlu diperhatikan langkah atau syarat yan...

SIUJS 1) Pengertian Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor adalah surat izin yang di terbitkan hanya untuk perusahaan nasional berbentuk Perseroan Terbatas dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha survey.  Perusahaan surveyor harus memiliki minimum 3 orang tenaga ahli di bidang survey dan mempunyai alat perlengkapan teknis (laboratorium dan sebagainya). 2) Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Mengisi formulir permohonan 2. Akte notaris tentang pendirian perusahaan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar 4. KTP/Bukti kewarganegaraan Indonesia para pemilik saham dan anggota pengurus 5. Skema organisasi dan daftar pimpinan serta tenaga ahli berikut riwayat hidup masing-masing, dengan dilengkapi surat keterangan seperlunya 6. Daftar inventaris perusahaan, terutama alat perlengkapan teknis di bidang survey 7. Kesanggupan menyediakan jaminan dalam bentuk deposito bank sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jamina...

SIUK/BPW Dasar Hukum Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Definisi Biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan dan pengaturan kegiatan perjalanan wisata termasuk dokumen, surat-surat perjalanan, dan seluruh fasilitasnya PERSYARATAN 1. Foto copy KTP Penanggung Jawab. 2. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab. 3. Foto copy Akta Notaris Perusahaan 4. Foto copy SK Kehakiman 5. Foto copy NPWP 6. Referensi Bank. 7. Struktur Organisasi Perusahaan. 8. Bukti Setor Modal pada Rekening Perusahaan 9. Akta Jual Beli atau Akta Perjanjian Sewa Kantor yang Disahkan Notaris 10. Denah Ruang dan Denah Lokasi Kantor 11. Izin Tempat Usaha dari Pemda 12. Keterangan Domisili 13. IMB atau IPB Bangunan Kantor 14. Daftar Riwayat Hidup Seluruh Kariawan 15. Proyek Proposal/Hasil Study Kelayakan 16. UUG (Undang-Undang Gangguan) 17. Lokasi Diharuskan di Daerah Perkantoran Untuk Info Lebih lanjut seputar Pengurusan Surat Izin Usaha Biro Pe...

bagaimana sih caranya urus IUT-izin usaha tetap PMA/PMDN yang tidak harus memakan waktu yang lama? jika anda mempunya pertanyaan seperti diatas, kami punya solusinya. ambil telfon anda langsung aja hubungi kami. kami akan memberikan informasi secara detail mengenai IUT dan tidak hanya informasi yang kami berikan kami juga akan membantu anda untuk menyelsaikan permasalahan anda yang berhubungan dengan IUT. karena kami adalah Expatriat Expert biro jasa yang menang ani 658 jenis perijinan. semoga kami bisa membantu anda, kepuasan customer adalah hal yang paling penting. Persyaratan : Fotocopy Akte Pendirian dan Segala Perubahannya berikut Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Fotocopy Domisili Perusahaan Fotocopy NPWP Perusahaan Fotocopy SP BKPM / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip dan Perubahannya Fotocopy IUT (jika IUT Perluasan) Fotocopy IMB (jika bangunan milik sendiri) Fotocopy Sewa menyewa kantor (jika kantor sewa) Fotocopy Sertifikat Tanah (jika tanah milik sendiri) Fotocopy ...

Kepemilikan IMB ini tentunya sangat penting, terutama Anda yang akan mendirikan bangunan. Karena dengan Anda memiliki IMB ini, Anda tidak perlu lagi takut dengan berbagai masalah, karena Anda secara sah sudah memiliki izin legal untuk mendirikan bangunan. Berdasarkan PERGUB 129 Tahun 2012, untuk pengurusan IMB diperlukan beberapa syarat yang dibagi berdasarkan jenis bangunan. 1. Syarat pembuatan IMB untuk bangunan tempat tinggal : a. Foto copy KTP, NPWP & PBB b. Foto copy Bukti kepemilikan Tanah, 1 set (Sertifikat Tanah, Surat Kavling/Girik/Surat keputusan hak atas tanah dari BPN). c. Surat pernyataan bahwa tanah yang di kuasai tidak dalam sengketa. d. Keterangan Rencana Kota & Peta Rencana Kota dari Dinas/Sudin e. Tata Ruang. f. Gambar Arsitektur. g. Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Arsitektur. h. Foto copy SIPPT , bila luas tanah di atas 5000 m2, dll. 2. Syarat pembuatan IMB untuk non tempat tinggal : a. Formulir permohonan IMB b. Akte perusahaan (bila pemohon...